Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah untuk terus berupaya menurunkan angka stunting. Kepala Negara mengatakan pencegahan stunting harus dimulai dari hulu dengan memberikan pengetahuan kepada calon pengantin. "Stunting tidak hanya urusan gizi anak, tapi dimulai dari calon pengantin yang harus disiapkan, agar mereka tahu apa yang harus disiapkan sebelum nanti menikah dan sebelum hamil. Harus mengerti betul apa yang dilakukan," kata Jokowisaat meninjau program percepatan penurunan kekerdilan atau stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (24/3/2022).
Presiden mengatakan tidak semua pengantin paham dan mengetahui bagaimana mencegah stunting, yang salah satunya terkait pemberian gizi terhadap bayi dan anak. "Karena belum tentu semua pengantin tahu, meskipun punya uang banyak. Tapi kalau tidak tahu apa yang harus dilakukan dan disiapkan, bisa jadi keliru juga," katanya. Oleh karenanya kata Jokowi, harus ada pendampingan terhadap calon pengantin. Sehingga mereka paham bagaimana cara memenuhi gizi yang baik bagi bayi dan anak.
Adapun upaya yang dilakukan pemerintah kata Presiden yakni melakukan intervensi terhadap pemberian gizi dan rumah layak huni. Karena kata dia, rata rata anak yang mengalami stunting tinggal dirumah tidak layak huni. "Kita tidak hanya intervensi urusan pemberian makanan tambahan dan gizi anak. Tapi saya juga melihat langsung di lapangan rumah rumah yang kita tahu rata rata memang yang stunting tinggal di rumah yang tidak layak huni. Ini juga yang akan kita intervensi," kata Jokowi. Dengan upaya yang dilakukan tersebut, Presiden yakin target angka stunting di bawah 14 persen pada 2024 dapat tercapai. Hanya saja menurutnya upaya tersebut harus dilakukan sungguh sungguh dan didukung banyak pihak.
"Tanpa kerja terpadu dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan seluruh masyarakat saya kira sangat sulit mencapai target yang kita tentukan," pungkas Jokowi. Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah mulai dari Bupati, Walikota, hingga Gubernur untuk menurunkan angka stunting di daerahnya masing masing. Presiden menargetkan angka stunting berada di angka 14 persen pada 2024. "Saya minta seluruh gubernur, bupati, wali kota di seluruh Tanah Air juga akan saya sampaikan hal yang sama bahwa jangan sampai target angka 14 persen itu luput. Harus tercapai," katanya saat meninjau program percepatan penurunan kekerdilan atau stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (24/3/2022).
Kepala Negara mengatakan sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan maju tidaknya sebuah negara. Oleh sebab itu masalah stunting harus menjadi perhatian serius. 'Yang berkaitan dengan stunting, gizi, pendampingan calon calon pengantin agar mereka tahu apa yang harus dilakukan sebelum menikah, semuanya dikerjakan," katanya. "Termasuk juga pengukuran, penimbangan untuk bayi bayi yang baru lahir, pemberian makanan tambahan, tambahan gizi, dan target kita di 2024 harus sudah di bawah 14 persen," imbuhnya.
Presiden mengaku senang dengan capaian penurunan angka stunting yang disampaikan para kepala daerah. Meskipun demikian kata Presiden penurunan tersebut harus terus dikebut agar target di bawah 14 persen tercapai. "Saya akan lihat nanti di 2023 dan akan saya tagih di 2024," pungkasnya.